Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026) sore hingga malam hari di Kantor Layanan Kementerian Agama, Jakarta Pusat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada kombinasi metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan langsung hilal), yang menunjukkan bahwa hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan terlihatnya hilal dari seluruh titik pengamatan, maka disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.
Indonesia menggunakan standar kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Berdasarkan data yang dihimpun, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada 19 Maret 2026 berada di kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 42 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Angka tersebut dinilai belum memenuhi standar visibilitas hilal menurut kriteria MABIMS.
“Secara hisab, data hilal tidak memenuhi kriteria. Hasil ini kemudian dikonfirmasi melalui rukyat di 117 titik pengamatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua, dan seluruhnya menyatakan hilal tidak terlihat,” jelas Menag.
Sidang isbat yang dipimpin langsung Menag ini melibatkan berbagai unsur terkait, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), pakar ilmu falak, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Planetarium Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan DPR RI. Prosesnya diawali dengan seminar posisi hilal, dilanjutkan verifikasi hasil rukyat, hingga musyawarah penentuan awal Syawal.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak tersebut memberikan legitimasi kuat terhadap hasil keputusan pemerintah. “Karena melibatkan representasi yang luas, mulai dari akademisi, lembaga penelitian, hingga ormas Islam, keputusan sidang isbat memiliki legitimasi keagamaan yang kuat,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis juga menyatakan bahwa keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama umat Islam di Indonesia, namun tetap mengingatkan pentingnya toleransi terhadap kelompok yang menetapkan hari raya berbeda. “Keputusan pemerintah adalah hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf, mengikat dan mengakhiri perbedaan, namun kita tetap harus menjaga persatuan dan kerukunan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan metode hisab yang tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025. Organisasi tersebut menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan kriteria elongasi bulan minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat sebelum pukul 24.00 UTC, yang merujuk pada kriteria IM Kanu Rukyat Turki 2016.
Menanggapi hal ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan persatuan dalam menyikapi perbedaan penetapan tersebut. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut proses sidang isbat berlangsung transparan dan berbasis ilmiah, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik. “Kalau ada yang berlebaran lebih awal, itu bisa ditoleransi. Yang penting persatuan umat tetap terjaga,” katanya.
Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idulfitri dengan penuh khidmat, serta tetap menjaga suasana kondusif dan kebersamaan dalam rangka memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa.
