SOPPENG, Wartasimpul.com — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Lilirilau harus menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan, investasi, serta pemanfaatan ruang di wilayah tersebut ke depan.
Hal tersebut disampaikan Suwardi saat secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) I penyusunan RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Lilirilau, yang berlangsung di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort, Watansoppeng, pada Selasa (15/9/2026).
Menurut Suwardi, dokumen RDTR dan KLHS memiliki posisi strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan di wilayah tersebut berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, kedua dokumen ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang jelas, baik bagi masyarakat luas maupun bagi dunia usaha dalam memanfaatkan ruang dan mengembangkan investasi.
“FGD ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kecamatan Lilirilau ke depannya,” ujar Suwardi.
Ia meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk turut memberikan masukan yang konstruktif serta menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data dan beragam masukan dari berbagai pemangku kepentingan, menurut Bupati, akan sangat menentukan kualitas dokumen RDTR yang nantinya menjadi acuan utama pembangunan di wilayah tersebut.
Penyusunan RDTR Kecamatan Lilirilau ini mendapat dukungan bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) Batch I Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Dunia.
“Bantuan teknis ini sangat membantu daerah dalam mewujudkan amanat yang telah tertuang dalam peraturan daerah terkait tata ruang,” tegasnya.
Dalam FGD yang berlangsung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama berbagai pemangku kepentingan membahas secara mendalam kondisi dan persoalan pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Lilirilau saat ini.
Suwardi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Rangkaian FGD pun dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang secara khusus melibatkan unsur perempuan, kelompok rentan, dan kaum muda. Tujuannya untuk menggali secara langsung berbagai persoalan sekaligus kebutuhan nyata yang ada di wilayah perencanaan Kecamatan Lilirilau.
Seluruh masukan, harapan, dan kebutuhan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penting dan pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen RDTR dan KLHS Kecamatan Lilirilau.
Kegiatan ini dihadiri dan melibatkan unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng, pemerintah kecamatan serta desa dan kelurahan se-Kecamatan Lilirilau, kelompok tani dan pelaku ekonomi lokal, masyarakat adat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, berbagai organisasi kemasyarakatan, pelaku sektor bisnis, tim konsultan penyusun dokumen, hingga Tim Bank Dunia.
Ksm
