SOPPENG, Wartasimpul.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Soppeng terus memperkuat peran keluarga dalam meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan melalui pelaksanaan Sosialisasi Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) Tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I TP PKK Kabupaten Soppeng tersebut berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, pada Selasa (8/9/2026), dan secara resmi dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng terlebih dahulu melantik Kader Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) yang berasal dari delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Soppeng. Penetapan para kader tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng Nomor 06/Kep/PKK.Kab/IX/2026 tentang Penetapan Kader KISAK Tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Hj. Suarni Suwardi menyampaikan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran hingga akta kematian merupakan dokumen dasar yang menjadi syarat utama bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai bentuk pelayanan publik.
“Kesadaran tertib administrasi kependudukan harus dimulai dari keluarga. Setiap keluarga perlu memastikan dokumen kependudukannya lengkap, benar, dan selalu diperbarui apabila terjadi perubahan data,” ujar Hj. Suarni.
Ia berharap keberadaan kader KISAK yang baru saja dilantik dapat menjadi penggerak di tengah masyarakat sekaligus menjadi teladan, edukator, fasilitator, serta penyampai informasi yang tepat terkait pentingnya kepemilikan dan ketertiban dokumen kependudukan.
Lebih lanjut dikatakan, keberhasilan pelaksanaan program KISAK tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kerja sama yang erat dari berbagai pihak. Mulai dari jajaran TP PKK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan, semuanya perlu bersinergi agar manfaat program ini dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat terbawah.
Dengan adanya kader KISAK di setiap wilayah, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan semakin meningkat, sehingga tidak ada lagi warga yang tertinggal atau kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukannya.
Ksm
