MAKASSAR, Wartasimpul.com – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gammara Hotel Makassar, Jumat (7/8/2026). Rapat resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si.
Kegiatan turut dihadiri Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Drs. Yudia Ramli, M.Si. Bupati Soppeng hadir didampingi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs. H. Zenul Abidin, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng, Jumiar, S.T., M.M., serta Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
Rakor mengusung tema: “Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik.” Kegiatan bertujuan memberikan arahan sekaligus memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terkait pengelolaan BUMD, BLUD, dan aset milik daerah.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada peningkatan kinerja BUMD, khususnya sektor air minum, pengelolaan limbah, dan sanitasi. Penguatan tata kelola, pembinaan, serta pengawasan ditekankan sebagai langkah kunci agar pelayanan publik semakin profesional, produktif, dan berdaya saing.
Usai mengikuti kegiatan, Bupati Soppeng menyampaikan bahwa rapat ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Rakor ini menjadi sarana yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai arahan yang disampaikan tentu menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Suwardi Haseng.
Ia menambahkan bahwa pembahasan khusus pengelolaan air minum, limbah, dan sanitasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola BUMD yang semakin baik dan berstandar.
Ksm
