WATAN SOPPENG, Wartasimpul.com – Polres Soppeng menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel, Cepat, Mudah, dan Berkualitas”, bertempat di Aula Tantya Sudhirajati Polres Soppeng, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., dan dihadiri Pejabat Utama Polres Soppeng, operator pelayanan publik, perwakilan Pemerintah Kabupaten Soppeng, kalangan akademisi, insan pers, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta warga pengguna layanan dari berbagai wilayah.
Forum ini menjadi wadah dialog resmi antara penyelenggara layanan kepolisian dan masyarakat, guna menampung berbagai kritik, saran, serta masukan konstruktif yang akan dijadikan bahan evaluasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya.
Dalam sambutan sekaligus pembukaan kegiatan, Kapolres Soppeng menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menegaskan FKP bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan wujud nyata keterbukaan Polri dalam menerima aspirasi dari masyarakat.
“Kami menginginkan pelayanan publik di lingkungan Polres Soppeng terus berkembang dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kritik, saran, dan masukan yang disampaikan dalam forum ini sangat berharga bagi kami, guna menghadirkan layanan yang profesional, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan berkualitas,” ujar AKBP Aditya Pradana.
Ia juga mengajak seluruh personel Polres Soppeng untuk senantiasa meningkatkan integritas, profesionalisme, dan budaya melayani dengan tulus, guna menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Rangkaian acara diawali dengan upacara pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, serta pembacaan doa, sebelum masuk ke sesi pemaparan materi dari para narasumber.
Pertama, DR. Andi Ahmad Rahmansah San, S.Sos., M.M., memaparkan konsep pelayanan publik berkualitas yang mencakup pentingnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparatur, inovasi layanan, digitalisasi, serta peran partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Selanjutnya, Andi Dhamrah, S.Sos., M.M., menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam peningkatan layanan melalui transformasi digital dan perizinan elektronik, serta menekankan pentingnya sinergi erat antara pemerintah daerah dan Polres Soppeng demi layanan yang efektif dan berintegritas.
Sesi materi ketiga disampaikan AKP Ahmad Saeni, yang menjelaskan penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Polri, dasar hukum dan prinsip layanan humanis serta profesional, tantangan lapangan, hingga strategi perbaikan lewat reformasi birokrasi, digitalisasi, peningkatan kompetensi personel, pengawasan, dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
Acara dilanjutkan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab yang berlangsung hidup dan konstruktif. Peserta menyampaikan berbagai masukan penting, antara lain perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi yang lebih luas terkait standar layanan dan mekanisme pengaduan, serta peningkatan sarana prasarana agar masyarakat lebih nyaman saat mengurus keperluan di kantor kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber memastikan seluruh masukan akan dicatat secara lengkap dan dijadikan bahan evaluasi serta rencana tindak lanjut untuk menyempurnakan standar pelayanan. Polres Soppeng berkomitmen terus mengembangkan layanan berbasis digital, meningkatkan kemampuan personel, serta memperluas penyebaran informasi layanan agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kapolres menambahkan bahwa pelayanan prima hanya dapat terwujud jika dibangun di atas kerja sama dan sinergi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, media massa, dan masyarakat luas.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah besar yang wajib kami jaga dengan sebaik-baiknya. Polres Soppeng akan terus berinovasi, memperbaiki kualitas layanan, dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan rasa puas bagi masyarakat,” pungkas AKBP Aditya Pradana.
Diharapkan melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini terbentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara umum. Kegiatan berlangsung sepanjang hari dengan suasana aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan.
Ksm
