SOPPENG, Wartasimpul.com – Bupati Soppeng Suwardi Haseng secara resmi membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan krusial untuk mematangkan rencana teknis sebelum pelaksanaan pembangunan di lapangan, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas lahan dan indeks pertanaman petani di wilayah Kabupaten Soppeng.
Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan posisi strategis sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, dukungan menyeluruh—mulai dari pengolahan lahan, penyediaan irigasi, hingga sarana pascapanen—harus terus diperkuat dan disinkronkan dengan kebutuhan riil petani.
“Ini tindak lanjut serangkaian pertemuan sebelumnya. Hasil kajian dari tim LPPM Universitas Hasanuddin yang kami bahas hari ini menjadi dasar utama. Ketepatan data dan desain menentukan keberhasilan program. Kami ingin lahan non rawa dikelola maksimal, sekaligus mendukung swasembada pangan nasional dan visi daerah berbasis agropolitan,” tegas Suwardi.
Berdasarkan hasil kajian, program ini awalnya direncanakan seluas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Namun, hasil verifikasi lapangan memperluas cakupan menjadi 8.315,58 hektare, bertambah sekitar 2.057 hektare dari usulan awal. Sebanyak 8 kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah masuk dalam pendataan dan menjadi sasaran program.
Poin utama hasil review menunjukkan kolaborasi erat dengan program unggulan daerah “Listrik Masuk Sawah”. Sebesar 84 persen pekerjaan tahun ini berupa pembangunan sumur bor dan pompa air berbasis listrik, dengan teridentifikasi 533 titik sumur bor yang tersebar di seluruh lokasi survei—menjadi potensi besar percepatan elektrifikasi pertanian.
Sebagian besar lokasi atau 140 titik (85,4 persen) diarahkan mencapai Indeks Pertanaman 200, artinya petani dapat panen dua kali setahun, naik dari kondisi sebelumnya yang hanya satu kali panen. Sumber air utamanya mengandalkan air tanah, dengan infrastruktur terbanyak yang direkomendasikan adalah pompa air dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) pada 132 lokasi.
Tim kajian juga mencatat sejumlah catatan penting: terdapat 7 indikasi kelompok tani ganda yang butuh verifikasi ulang, 21 lokasi belum memiliki sumber air memadai, serta 24 lokasi yang masih berstatus IP 100 dan butuh peningkatan suplai air.
Hasil pertemuan merumuskan rekomendasi prioritas:
– Percepatan pembangunan pompa dan JIAT di 132 lokasi utama;
– Penanganan khusus bagi 21 lokasi tanpa sumber air dan 24 lokasi berpotensi ditingkatkan;
– Verifikasi administrasi keanggotaan kelompok tani;
– Penguatan koordinasi dengan P3A dan GP3A agar infrastruktur terawat dan berfungsi jangka panjang;
– Penetapan lokasi dan anggaran segera, serta jadwal pemantauan berkala pasca pembangunan.
“Harapan kami, lewat perencanaan matang ini, program berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar mengubah nasib petani: lebih banyak panen, pendapatan meningkat, dan ketahanan pangan daerah semakin kokoh,” tambah Suwardi.
Kegiatan ini difasilitasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, bekerja sama dengan LPPM Universitas Hasanuddin, serta dihadiri pejabat daerah, tim teknis, penyuluh pertanian, dan pengawas program. Dokumen hasil review ini akan menjadi acuan resmi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam waktu dekat.
ksm
