Soppeng, Wartasimpul.com – Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (12/5). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026. Pertemuan ini sekaligus menggabungkan agenda rapat tingkat tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari HLM TPID tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ia menegaskan, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan dasar.
“Pemerintah daerah melalui TPID terus bergerak aktif. Mulai dari pemantauan rutin harga dan stok pangan, rapat koordinasi berkala, menjaga ketersediaan barang, hingga menggelar pasar murah. Kami juga rutin melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan tempat distribusi untuk mencegah penimbunan serta menjaga kelancaran pasokan. Alhamdulillah, hingga saat ini harga kebutuhan pokok di Soppeng masih relatif terkendali dan stabil,” ujar Bupati Suwardi.
Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Forkopimda, DPRD, Perum Bulog, BPS, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bersinergi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain membahas pengendalian inflasi, pertemuan ini juga membahas percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui HLM TP2DD. Transformasi dari sistem tunai ke non-tunai dinilai sebagai langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penggunaan transaksi non-tunai dalam pembayaran pajak, retribusi, maupun layanan publik lainnya.
Melalui agenda TPAKD, pemerintah juga terus mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat, mulai dari fasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), hingga penyebaran layanan keuangan digital di berbagai wilayah.
Pengendalian Inflasi Jadi Indikator Kinerja Utama
Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi bukan hanya urusan ekonomi, melainkan indikator utama penilaian kinerja pemerintah daerah serta bagian dari program strategis nasional. Menurutnya, pertemuan ini sangat krusial karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat: harga terjangkau, pasokan aman, dan konsumsi yang layak menjelang hari raya.
Wabup Selle juga mengajak warga melakukan langkah antisipasi sederhana namun efektif, yaitu memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah maupun halaman perkantoran untuk menanam cabai dan bawang merah. Kedua komoditas ini kerap menjadi penyumbang inflasi, namun memiliki masa panen yang relatif singkat, sekitar dua hingga tiga bulan.
“Gerakan menanam mandiri ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sendiri sekaligus membantu menekan potensi kenaikan harga di pasaran,” tegasnya.
Keamanan Terjaga, Distribusi Dipastikan Lancar
Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, melaporkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya saat ini tetap aman dan kondusif. Selama sepekan terakhir, pihaknya tidak menerima laporan penimbunan bahan pokok maupun BBM, serta angka kriminalitas berada di tingkat rendah.
Terkait kelangkaan BBM yang sempat terjadi, AKBP Aditya menjelaskan bahwa masalah tersebut sudah tertangani lewat koordinasi intensif dengan pengelola SPBU. Pihak kepolisian juga terus melakukan pengawasan ketat agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng, Letkol Inf Eko Yuliyanto, menekankan keterkaitan erat antara stabilitas ekonomi dan keamanan daerah. Pihaknya bersama Perum Bulog akan terus memantau perkembangan harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan guna sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi dan ketenangan masyarakat.
Dukungan penuh juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang. Lembaganya berencana menggelar pasar murah pada 20 Mei 2026 bekerja sama dengan Bulog dan instansi terkait, guna memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha.
Data & Komitmen Penyediaan Pasokan
Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, memaparkan data pergerakan harga yang mencatat sejumlah komoditas berpotensi naik menjelang hari raya, antara lain gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng kemasan, daging sapi, dan daging ayam ras. Sebaliknya, harga cabai rawit dan cabai merah justru tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan pengendalian inflasi harus berbasis data agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Di sisi lain, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Soppeng, Abd Halim Sarro, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kestabilan harga melalui pasar murah dan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tahun 2026 ini menjadi momen bersejarah, di mana Kabupaten Soppeng untuk pertama kalinya mendapatkan kuota penyaluran beras SPHP mencapai sekitar 600 ton. Selain itu, Bulog juga telah menyiapkan penyaluran jagung bekerja sama dengan asosiasi peternak atas usulan Dinas Peternakan Kabupaten Soppeng.
Dengan berbagai langkah strategis dan sinergi lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimis dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang, serta kenyamanan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 2026.
