SOPPENG, Wartasimpul.com – Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng memasuki hari kedua dengan fokus utama pada persoalan pemetaan dan distribusi tenaga pendidik. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (2/4/2026), di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng.
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng ini dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng. Pada hari kedua ini, peserta yang hadir terdiri dari kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Soppeng, serta kepala sekolah SD dari wilayah Kecamatan Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi dunia pendidikan di daerah saat ini terletak pada aspek distribusi dan efektivitas penempatan guru di satuan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Ia menyebutkan, secara umum Kabupaten Soppeng justru mengalami kelebihan sekitar 130 guru.
“Kondisi ini tentu berdampak langsung pada efektivitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan secara berkala guna memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika kelebihan, ada guru yang tidak cukup jam mengajarnya dan berpotensi tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati juga menilai forum Rembuk Pendidikan ini sangat strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi riil yang dihadapi para tenaga pendidik di sekolah.
“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mengurangi gap informasi antara pemerintah daerah dengan para guru di lapangan,” tambahnya.
Hasil dari seluruh rangkaian diskusi dan masukan dalam kegiatan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi dari Dewan Pendidikan. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.
