SOPPENG, Wartasimpul.com – Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem hukum daerah yang kokoh sekaligus melindungi berbagai potensi unggulan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan saat Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di Ruang Kerja Bupati, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menyampaikan pentingnya proses harmonisasi terhadap setiap rancangan produk hukum daerah agar memiliki landasan yuridis yang kuat dan mampu diterapkan secara efektif di masyarakat.
“Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan harmonisasi terhadap 25 rancangan produk hukum daerah,” ungkap Andi Basmal.
Menurutnya, setiap regulasi harus disusun melalui kajian yang komprehensif dan proses harmonisasi yang optimal. Hal ini dilakukan agar peraturan yang lahir mampu memberikan kepastian hukum sekaligus membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, Andi Basmal juga menyoroti upaya perlindungan potensi daerah melalui skema Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya perlindungan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, pihaknya mendorong pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Kabupaten Soppeng.
“Langkah ini dinilai sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap berbagai produk unggulan daerah, seperti Kopi Mattbulu, Kopi Tungke, Cabe Tappaning, Kaloa, serta tembakau lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyambut baik langkah strategis tersebut dan menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi.
“Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Bupati.
Ia bersama jajarannya siap bersinergi secara maksimal bersama Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk memastikan setiap potensi lokal memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui regulasi yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut antara lain Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappelitbangda, Direktur Perseroda, serta jajaran dari Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.
