Makassar, wartasimpul. Com. Sulawesi Selatan – Djusman AR, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan, mendesak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Sulawesi Selatan untuk segera melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh.
Desakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulawesi Selatan terkait penyelamatan aset daerah dan pencegahan korupsi. Instruksi tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan berkala dalam pengelolaan aset daerah.
Djusman, yang juga merupakan penggiat LSM anti korupsi, menyatakan keprihatinannya terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah. Ia menekankan bahwa enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Soppeng, perlu memberikan perhatian serius terhadap penyelamatan aset daerah.
Menurutnya, inventarisasi aset yang komprehensif dan melibatkan Kejaksaan sebagai pengacara negara merupakan langkah krusial untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan aset yang optimal.
“Inventarisasi aset yang melibatkan Kejaksaan akan memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk melindungi aset daerah yang merupakan milik masyarakat,” tegas Djusman. Ia menambahkan bahwa sistem pelaporan berkala yang terstruktur akan memudahkan pengawasan dan mencegah potensi kerugian negara.
Djusman berharap Pemda di seluruh Sulawesi Selatan segera merespon desakan ini dan mengambil langkah konkrit untuk melakukan inventarisasi aset daerah. Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, serta mencegah potensi kerugian negara akibat pengelolaan aset yang tidak optimal.
